Masjid Al-Jihad

mengeritik rencana Israel guna membongkar rumah warga Palestina di Jerusalem Timur, milik Arab, dan mengatakan Washington akan berhubungan dengan para pemimpin Israel dalam masalah permukiman Yahudi.Ramallah, Tepi Barat ( Berita ) : Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Rabu[04/03] ,
Israel menyatakan semua rumah itu yang ditetapkan akan dibongkar “dibangun tanpa izin”. Rakyat Palestina mengatakan izin dari dewan kotapraja Jerusalem, Israel, nyaris tak mungkin diperoleh. Mereka menuduh Israel berusaha mengusir mereka dari Jerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967, untuk memberi tempat buat keluarga Yahudi.
Israel menganggap seluruh Jerusalem sebagai “ibukotanya yang utuh dan abadi”, klaim yang tak mendapat pengakuan internasional. Pemerintah Otonomi Palestina mengingini Jerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.
Dalam suatu taklimat bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, Hillary tak sampai mengulangi seruan bagi penghentian segera perluasan permukiman Israel tapi berjanji akan menindak-lanjuti masalah tersebut.
“Kami akan mencari cara membahasnya dalam pembicaraan bersama semua masalah lain yang perlu dibahas dan diselesaikan,” katanya.
“Saya kira untuk saat ini, kita mesti menanti sampai terbentuk pemerintah baru Israel. Itu akan terbentuk segera dan kemudian kami akan meneliti piranti apa saja yang ada,” kata Hillary. Ia juga mengulangi dukungannya bagi berdirinya negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.
Mitra perdamaian
Sementara itu Abbas mengatakan jika para pemimpin mendatang Israel tak terikat komitmen pada penyelesaian dua-negara dan menghentikan pembangunan permukiman Yahudi serta pembongkaran di Jerusalem, “kami takkan menganggap mereka sebagai mitra perdamaian”.
Hillary, dalam kunjungan pertamanya ke wilayah tersebut sebagai Menteri Luar Negeri AS, mengatakan Amerika Serikat berencana memainkan “peran koordinasi” untuk menghidupkan kembali upaya perdamaian.
“Tetapi pada akhirnya, tak seorang pun dapat membuat keputusan mengenai apakah akan ada, atau tidak, dua negara atau penyelesaian perdamaian menyeluruh kecuali mereka yang terlibat langsung,” kata Hillary kepada wartawan yang menyertainya.
Saat ini adalah masa peralihan politik di Israel, yang menyelenggarakan pemilihan umum pada 10 Februari, yang membuat tokoh sayap-kanan Benjamin Netanyahu diundang agar membentuk pemerintah paling lambat hingga 3 April.
Keengganan pemimpin partai Likud itu untuk menyampaikan komitmennya bagi berdirinya negara Palestina dapat menempatkan dia di jalur yang berbenturan dengan penghuni Gedung Putih, Barack Obama.
Sementara Israel masih menghadapi ketidak-tentuan politik dan pembicaraan perdamaian dengan Palestina tetap macet, Hillary menggunakan kunjungannya ke Timur Tengah untuk mengumumkan pendekatan baru guna meningkatkan hubungan AS dengan Suriah.
Ia mengatakan keputusan untuk mengirim dua pejabat senior AS ke Damaskus akhir pekan ini juga bertujuan meletakkan landasan bagi kesepakatan perdamaian menyeluruh.
“Saya percaya ada kesempatan baik bagi Suriah untuk memainkan peran konstruktif jika negara itu memilih untuk melakukannya,” kata Hillary.
Beberapa pengulas politik mengatakan perubahan tersebut juga ditujukan untuk membuat lemah hubungan Suriah dengan Iran dan kelompok gerilyawan Palestina serta Lebanon. ( ant/rtr )